Tembilahan – Gerakan Kebangkitan Rakyat Marhaen (GKRM) berdialog dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terkait Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial khususnya persoalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dialog tersebut berlangsung di Kantor Dinsos Kab. Inhil, Jl. Bunga I No.03, Tembilahan Hilir, Kec. Tembilahan. Kamis, (27/7/2023).
Pihak Dinsos Inhil menyambut baik tujuan GKRM yang ingin membahas persoalan yang terjadi ditengah masyarakat Inhil. Dalam dialog tersebut, Kadis Dinsos Inhil diwakili oleh Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin FM.
Selain Kabid, juga turut hadir beberapa pihak Dinsos yang menangani hal-hal mengenai pendataan, pengawasan, verifikasi dan validasi data warga yang diusulkan ke DTKS.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) GKRM, Hadi Mardiansyah, S.H, membuka pembahasan dengan menguraikan permasalahan kesejahteraan sosial di Inhil. Ia membandingkan antara harapan regulasi dengan fakta di lapangan masih ada kesenjangan.
“Hasil observasi dan wawancara langsung yang kami lakukan kepada masyarakat (miskin dan kurang mampu), banyak yang butuh tapi tidak tersentuh program, dan ada yang mampu tapi mendapat program,” jelas Hadi yang juga berprofesi sebagai pengacara itu.
Pihak Dinsos siap menerima pihak GKRM sebagai mitra demi penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Inhil yang tepat sasaran.
Kabid FM menjelaskan bahwa jika ada temuan di lapangan segera disampaikan, bisa secara langsung maupun lewat aplikasi yang tersedia.
“intinya kita ingin yang terbaik untuk masyarakat,” ujar Kabid Penanganan Fakir Miskin.
GKRM melalui Sekjennya menyampaikan terima kasih kepada pihak Dinsos karena telah membuka diri dengan pihak lain yang memiliki cita-cita yang sama demi terselenggaranya kesejahteraan sosial.
“Karena kesamaan cita-cita, demi masyarakat, kita bisa bekerjasama,” ucap Hadi.
